Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Wali Kota Makassar Bakal Dilapor ke Mabes Polri dan Kejagung 

41
×

Wali Kota Makassar Bakal Dilapor ke Mabes Polri dan Kejagung 

Share this article
Example 468x60

MAKASSAR,UB– Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar bakal dilapor terkait tindak pidana dugaan pelanggaran administrasi sertifikat tanah, sementara kasus yang jadi permasalahan tersebut sudah inkrah berdasarkan putusan pengadilan PTUN.


Hal itu dikemukakan Muh. Ali SH, kuasa hukum dari penggugat Ali Pangeran Dg Ropu . Kata Muh. Ali, kasus gugatan tanah yang terletak di daerah Tanjung Bunga kini memasuki babak baru. Dimana tergugat adalah kliennya telah memenangkan perkara tersebut di PTUN.

Example 300x600

“Nah dari hasil putusan dalam perkara kasus tanah di wilayah Tanjung Bunga. Itu sudah inkrah. Dimana PTUN membatalkan sertifikat dari BPN dan Walikota Makassar. Dengan demikian tentu klien kami (Ali Pangeran), memenangkan gugatan kasus ini,” jelas Muh. Ali, Rabu (27/9)


Menurutnya bahwa secara hukum kasus tersebut telah dimenangkan kliennya (Ali Pangeran), atas gugatan BPN yang diduga intervensi Walikota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto ke PTUN Makassar.

“Kasus gugatan ini sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi, karena klien kami sudah menang. Hanya saja ada kejanggalan dalam kasus ini dengan sertifikat yang dibatalkan oleh PTUN. Dengan dicabutnya sertifikat tersebut ini tentu ranahnya ke pidana. Dan tentu yang mengajukan dan menerbitkan sertifikat tersebut akan kami laporkan. Tapi kami lengkapi berkas pengajuan sesuai dengan hasil putusan pengadilan PTUN yang memberikan waktu selama 90 untuk pencabutan sertifikat tersebut,” kata Muh Ali.

Kendati demikian akan melayangkan laporan ke Mabes Polri dan Kejagung Agung terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi sertifikat tanah.

“Kami akan melaporkan balik Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai mafia tanah di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), dugaan pelanggaran administrasi sertifikat tanah,” tegasnya.


Kuasa hukum menambahkan bahwa Sebelumnya Ali Pangeran yang berprofesi
buruh harian lepas selaku pemilik lahan di daerah Tanjung Bunga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan dan mafia tanah. 

“Alhamdulillah dengan adanya putusan PTUN yang menggugurkan sertifikat penggugat sehingga klien kami tidak terbukti bersalah. Padahal Ali Pangeran Dg. Ropu sempat dinyatakan (DPO) daftar pencarian orang dan ditahan oleh pihak kepolisian selama 13 hari sebelum dibebaskan,” imbuhnya. 

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *