Penulis : Emillia Rizky Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
JAKARTA, UB – Jakarta, Pernyataan Presiden dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026, kembali memantik diskursus publik terkait ProgramMakan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam forum itu, Presiden menyampaikan laporan bahwa program telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat termasuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden juga mengakui adanya kekurangan dan potensi penyimpangan dalam programberskala besar, sembari menekankan klaim keberhasilan “99,99%” dan dorongan menuju “zerodefect.
Di ruang publik, sentimen dukungan terhadap tujuan MBG cenderung kuat, terutama karena program dianggap menyasar persoalan fundamental: pemenuhan gizi, pencegahan stunting dan dukungan bagi kelompok rentan.
Namun, dukungan itu berjalan beriringan denganekspektasi yang meningkat agar kualitas pelaksanaan lebih konsisten, transparan, dan mudah diuji.
Respons paling dominan bukan lagi pada programnya”, melainkan pada “seberapa aman, merata, dan akuntabel eksekusinya. Dari kualitas menu, higienitas dapur, hingga pengawasan rantai pasok di lapangan. Sorotan publik menguat pada aspek keamanan pangan, menyusul serangkaian laporan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan distribusi MBG di sejumlah daerah pada 2025.
Reuters menyoroti bahwa program sempat menghadapi kritik setelah ribuan anak dilaporkan mengalami keracunan, di tengah perbedaan angka klaim antara pihak penyelenggara dan pelaporan publik.
Pemberitaan Associated Press juga mencatat desakan dari sebagian pihak untuk evaluasiserius, termasuk laporan ribuan anak sakit dan langkah penghentian sementara dapur tertentu saat terjadi insiden.
Sementara itu, analisis akademik dari UGM menekankan akar masalah yang kerap berulang: lemahnya pengawasan proses penyiapan makanan yang higienis dan konsistensi standar operasional. Bagi publik, isu ini bersifat “high-salience”: satu kejadian dapat menurunkan kepercayaan lebih cepat dari pada capaian angka agregat menaikkannya.
Dampaknya, tuntutan yang menguat adalah standar yang seragam, audit higienitas berkala, protokol response insiden yang cepat serta komunikasi krisis yang rapi dan tidak defensif.
Pernyataan Presiden tentang capaian dan tingkat keberhasilan memicu satu permintaan yang konsisten dari publik: definisi indikator. Klaim persentase keberhasilan dianggap kuat secararetorika, tetapi publik (terutama kelompok terdidik dan komunitas kebijakan) menuntut detail:
Bagaimana “berhasil” didefinisikan, apa metrik yang dipakai, bagaimana verifikasi dilakukan dan seberapa sering data diperbarui. Di titik ini, opini publik cenderung rasional: semakin besar anggaran dan jangkauan, semakin tinggi standar keterbukaan yang diharapkan.
Sorotan lain yang turut membentuk opini adalah aspek tata kelola, khususnya pengadaan dan rantai pelaksanaan. Pada akhir 2025, KPK menyampaikan hasil kajian strategis yang mengidentifikasi kerentanan pada program besar termasuk MBG dan mendorong perbaikan sistem melalui penguatan regulasi, transparansi, dan pengawasan lintas lembaga.
Bagi publik, pesan KPK ini memperkuat persepsi bahwa isu MBG bukan sekadar teknis dapur, melainkan juga desain sistem: siapa mengelola, bagaimana vendor dipilih, bagaimana kontrolkualitas dilakukan, dan bagaimana konflik kepentingan dicegah.
Di sisi operasional, Reuters melaporkan bahwa salah satu hambatan besar adalah ketersediaan infrastruktur dapur, yang dapat membuat realisasi target tertinggal di beberap awilayah. Isu ini memperkaya diskusi publik Bahkan jika niat dan anggaran besar tersedia, kapasitas eksekusi tetap menjadi pembatas.
Seiring rencana perluasan program pada 2026, pemberitaan juga menyoroti besaran anggarandan target penerima. CNBC Indonesia melaporkan pembahasan anggaran Rp335 triliun untuk 2026 dan target penerima yang lebih besar.
Secara keseluruhan, arah opini publik dapat dirangkum dalam satu kalimat: programnya didukung, tetapi standar pelaksanaannya harus naik kelas. Dukungan publik cenderungmenguat ketika pemerintah menekankan perbaikan sistem (quality control, audit, transparansiindikator, dan kanal pengaduan), bukan sekadar menyatakan kemenangan.
Di fase berikutnya, legitimasi MBG di mata publik kemungkinan akan ditentukan oleh tiga hal yaitu penurunan insiden, keterbukaan metrik kinerja, dan ketegasan koreksi saat terjadidevias, karena itulah yang paling mudah dirasakan dan dinilai masyarakat. (*)
